Paripurna DPRD BU,Dengan Agenda Penyampaian Pengantar Perda Tentang RPJMD Tahun 2021-2026

Bengkulu Utara, wartadaerah.com – DPRD kabupaten Bengkulu Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2021-2026 diruang sidang DPRD kabupaten Bengkulu Utara, Selasa 15/06/2021.

Rapat paripurna dipimpin dan dibuka lansung oleh ketua DPRD kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara,SH yang didampingi oleh Waka I Juhaili dan Waka II Herliyanto.Sip,rapat dibuka lansung oleh ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati yang dibacakan oleh wakil bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata. SE., M.Ap.

Dalam penyampaian pidatonya wakil bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata,SE,M,Ap menjabarkan bahwa rancangan peraturan daerah RPJMD ini telah memasuki proses legistrasi di DPRD kabupaten Bengkulu Utara yang dimulai sejak tahun 2020 dan RPJMD ini telah disetujui oleh DPRD Bengkulu Utara maupun pemerintah provinsi dan pada periode kedua kepemimpinan Mian-Arie akan menyusun visi misi terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera tentu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta memperkuat imprastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan publik,ini sesuai dengan 4 visi misi Mian -Arie yaitu meningkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,Memperkuat imprastruktur guna mendukung ekonomi dan pelayanan publik, Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya.

Didepan awak media ketua DPRD Sonti Bakara ,SH usai memimpin rapat mengatakan penyampaian nota pengantar ini sudah sesuai regulasi yang mana setiap kepala daerah wajib menyampaikan draf Raperda RPJMD seperti halnya bulan April lalu sudah disampaikan rancangan awal dan sekarang sudah memasuki tahap pembahasan dan hari ini sudah sampai di DPRD.

“Mudah mudahan pembahasannya tidak ada halangan sehingga dihari rabu depan itu kita masukan kata fraksi ,karena aturannya jelas di UU 23 tahun 2014 apa bila itu tidak disepakati maka bupati bersama wakil bupati dan DPRD tidak menerima hak keuangan selama tiga bulan ,hal ini harus dicatat” ujar Sonti.

Sementara Wakil bupati Arie Septia Adinata kepada awak media menyampaikan penentuan RPJMD sudah ditentukan dan hari ini sudah disampaikan Nota pengantar ,dimana didalam RPJMD itu tertuang visi misi kepala daerah untuk kemajuan Bengkulu Utara hingga tahun 2026 mendatang.

“Orientasi dari RPJMD ini adalah mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera dan terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing ,guna mencapai visi misi kami lima tahun kedepan,dibutuhkan kaloborasi yang baik antara pemerintah daerah ,DPRD serta didukung oleh masyarakat ,dan kita harap proses pembahasan Raperda ini nanti berjalan lancar “tutup Arie.

Paripurna dihadiri Porkopimda dan para kepala dinas dengan mentaati protokol kesehatan yang ketat. (Adv)