JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah bersama pimpinan DPR RI sepakat mencabut sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah ini menjadi respons atas gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang terjadi di berbagai daerah.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).
Presiden menekankan bahwa negara tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun mengingatkan agar aspirasi disampaikan secara damai tanpa merusak fasilitas umum. “Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Aparat wajib melindungi masyarakat sekaligus menindak tegas pelanggaran hukum,” tegasnya.
Prabowo juga meminta DPR RI membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok sipil agar aspirasi rakyat dapat ditampung langsung. “Anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandas Presiden. (red)
