BENGKULU – Sejak Maret 2025, Pelabuhan Pulau Baai mengalami pendangkalan parah yang menyebabkan kapal layanan laut tak mampu bersandar, dan penumpang terpaksa diturunkan di tengah laut. Kondisi ini menyebabkan terputusnya pasokan logistik, bahan makanan, serta akses layanan kesehatan ke Pulau Enggano yang dihuni lebih dari 4.000 jiwa.
Masyarakat Pulau Enggano pun menghadapi kelangkaan bahan pokok, kesulitan menjual hasil bumi, dan stagnasi roda ekonomi lokal.
Sebagai respons cepat atas krisis kemanusiaan yang terjadi akibat terisolasinya Pulau Enggano Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, pada Selasa (24/6/2025), disaksikan Sekretaris Pribadi Presiden dari Bengkulu Agung Surahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya.
“Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan video resminya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ditugaskan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mewakili parlemen dalam rapat koordinasi dengan pemerintah. Dasco telah berkomunikasi dengan PT Pelindo, selaku penanggung jawab Pelabuhan Pulau Baai, dan mendorong percepatan pengerukan alur pelabuhan.
“Mudah-mudahan semua langkah-langkah yang akan diambil bisa dituntaskan dalam rapat koordinasi hari ini,” ujar Dasco.
Sebelumnya, Puan Maharani juga memberikan perhatian serius atas kondisi Enggano. Ia menyebut bahwa krisis ini bukan lagi masalah teknis, tetapi sudah menyentuh ranah kemanusiaan dan tanggung jawab konstitusional negara.
“Ketidakhadiran negara dalam kondisi mendesak seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif tanggung jawab publik,” tegas Puan, Jumat (20/6/2025).
Ia menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap pulau-pulau terluar dan terpencil, serta mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip ‘No One Left Behind’ dari Agenda SDGs 2030.
“Apalagi ini rakyat tumpah darahnya sendiri. Jangan sampai negara memperjuangkan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, tetapi abai pada rakyatnya sendiri di pelosok negeri,” ujarnya. (red)
