BENGKULU UTARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (22/9/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Utara.
Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, SE, M.AP menyerahkan Nota Pengantar Raperda APBD 2026 kepada Ketua DPRD. Dalam penyampaiannya, Arie menegaskan penyusunan APBD 2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.
“Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dengan semangat mengurangi beban rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meski terdapat tantangan berupa efisiensi lanjutan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat,” ujar Arie.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah tahun 2026 diasumsikan sebesar Rp1,33 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp124,40 miliar, Pendapatan Transfer: Rp1,20 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp87,42 miliar
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,37 triliun, dialokasikan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dari proyeksi tersebut, terdapat defisit anggaran Rp39 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan penerimaan sebesar Rp40,5 miliar dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Bupati menambahkan, seluruh asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah masih akan disesuaikan setelah pemerintah pusat menerbitkan informasi resmi mengenai alokasi TKD 2026.
“Nota pengantar ini kami sampaikan untuk selanjutnya dapat dibahas bersama DPRD sesuai peraturan perundangan, hingga nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tutupnya. (Red)
