BENGKULU – Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat tata kelola data pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kota Bengkulu (FSDI) di Ruang Hidayah III, Setda Kota, Kamis (16/10/2025).
Forum ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan data pembangunan, memastikan ketersediaan data berkualitas, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor antara instansi pusat dan daerah.
Kegiatan Rakor dibuka oleh Pj Sekda Kota Bengkulu Tony Elfian, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda sekaligus Koordinator Satu Data Indonesia Kota Bengkulu Medy Pebriansyah, Kepala BPS Kota Bengkulu selaku Pembina Data Iin Inayati, serta Kepala Diskominfo Gita Tama selaku Walidata. Selain itu, forum juga diikuti para Kepala OPD di lingkungan Pemkot Bengkulu yang berperan sebagai produsen data
Dalam paparannya, Medy Pebriansyah menjelaskan bahwa pelaksanaan FSDI menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi dalam mendukung program Satu Data Indonesia. Langkah ini juga memperkuat komitmen bersama dalam penyelenggaraan data sektoral di tingkat kota.
“Forum ini kita selenggarakan untuk mengumpulkan OPD, selaku produsen data, agar memiliki persepsi yang sama dalam program Satu Data Indonesia. Ke depan, kita juga akan melakukan pendampingan dan pembimbingan untuk penyelenggaraan satu data di tingkat kota,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembimbingan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara bertahap bersama Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu (BPS) sebagai pembina data. Beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan dan Disdukcapil telah menjadi pilot project pendampingan tersebut.
“Harapannya, OPD lain juga bisa lebih aktif dalam mengumpulkan, menyajikan, dan mempublikasikan data sektoralnya. Karena data yang tertata dengan baik akan sangat membantu dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Bengkulu Iin Inayati menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi agar pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Bengkulu berjalan optimal.
“Kolaborasi antar stakeholder perlu terus ditingkatkan. BPS sebagai pembina data, Bappeda sebagai koordinator, dan Kominfo sebagai walidata harus berjalan seirama. Termasuk dukungan dari OPD sebagai produsen data,” tegasnya. (**)
