Beranda Bengkulu Hadapi Krisis Fiskal, Pemkot Bengkulu Genjot PAD Lewat Pajak dan Retribusi untuk...

Hadapi Krisis Fiskal, Pemkot Bengkulu Genjot PAD Lewat Pajak dan Retribusi untuk Tutup Defisit

BENGKULU — Di tengah tekanan fiskal yang melanda berbagai daerah di Indonesia, Kota Bengkulu memilih untuk tidak menyerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu di bawah kepemimpinan Dedy Wahyudi justru mengambil langkah strategis untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan menggenjot (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi.

“Kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya Kota Bengkulu tapi se-Indonesia. Tapi kita tidak boleh berhenti. Justru ini saatnya membuktikan kepemimpinan yang inovatif dan bertanggung jawab,” tegas Dedy.

Seiring pengetatan fiskal dari pemerintah pusat, ruang fiskal daerah semakin sempit. Berbagai program pembangunan terancam tertunda jika tidak ada langkah antisipatif. Namun Pemkot Bengkulu menolak tunduk pada keadaan.

Dedy dan jajarannya menggagas strategi peningkatan PAD dengan menggali potensi yang ada di berbagai lini—mulai dari optimalisasi pajak daerah hingga peningkatan efisiensi pengelolaan retribusi publik.

“Kalau kita hanya mengandalkan dana transfer pusat, tidak akan cukup. Maka solusinya adalah memperkuat PAD, mengelola potensi lokal dengan lebih serius dan transparan,” ujar Dedy.

Sektor pajak dan retribusi dipilih karena memiliki potensi riil dan berkelanjutan. Pemerintah akan memperkuat sistem pengawasan, digitalisasi pembayaran, serta melakukan penertiban terhadap kebocoran pendapatan. Selain itu, sektor jasa publik seperti parkir, perizinan, dan pemanfaatan aset daerah juga akan dioptimalkan.

Langkah ini diharapkan mampu menjadi bantalan fiskal bagi Kota Bengkulu dalam menutup defisit anggaran sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.

Dedy juga menegaskan, Pemkot Bengkulu akan lebih selektif dalam menentukan program pembangunan. Proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, drainase, dan penerangan jalan umum akan menjadi prioritas utama.

“Dengan anggaran terbatas, kita tidak bisa bangun semuanya sekaligus. Tapi kita pastikan yang mendesak dan berdampak luas akan tetap jalan,” katanya.

salah satunya dengan tertib membayar pajak daerah. Dedy meyakini, sinergi antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi kunci penting dalam menghadapi tekanan fiskal.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ketika masyarakat ikut serta, maka pembangunan akan lebih cepat dan kuat,” ujarnya. (Red)