BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama DPRD Provinsi Bengkulu resmi menandatangani nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Kamis (11/9/2025).
Kesepakatan ini menjadi dasar dalam penyusunan arah pembangunan daerah pada sisa tahun berjalan, dengan penekanan pada sektor infrastruktur dan pelayanan kesehatan.
Dalam dokumen yang disepakati, target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp3,011 triliun lebih, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3,132 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja akan ditutupi melalui pembiayaan daerah sebesar Rp120,29 miliar.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan bahwa pembahasan antara eksekutif dan legislatif berjalan sesuai mekanisme. Menurutnya, perbedaan pendapat yang muncul selama rapat justru memperkaya hasil akhir kebijakan anggaran.
“Prioritasnya tetap jelas, terutama pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar warga. APBD Perubahan ini menjadi instrumen penting agar program berjalan tepat sasaran meski waktu pelaksanaan relatif singkat,” kata Mian.
Ia menambahkan, Pemprov Bengkulu tetap berkomitmen menuntaskan program unggulan Gubernur yang berfokus pada peningkatan konektivitas, pemerataan pembangunan, serta penguatan layanan publik.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengungkapkan adanya penyesuaian pada sisi pendapatan daerah. Hingga pertengahan tahun, penerimaan daerah terkoreksi sekitar Rp23 miliar dari target awal.
“Namun masih ada waktu bagi Badan Pendapatan Daerah untuk bekerja ekstra. Kami akan terus mengawal agar potensi penerimaan dapat digali secara maksimal,” jelas Teuku.
Menurutnya, arah penggunaan anggaran tetap konsisten pada bidang yang mendesak kebutuhan masyarakat, yakni infrastruktur dan kesehatan. Salah satu fokus utama adalah pengembangan fasilitas layanan kesehatan di Rumah Sakit M. Yunus (RSMY) Bengkulu.
Teuku menegaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan lebih ketat agar anggaran benar-benar dieksekusi sesuai rencana.
“Fokus kami memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata. Pembangunan infrastruktur harus berdampak pada aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi, sementara pelayanan kesehatan harus semakin berkualitas dan merata,” tegasnya. (**)
