BENGKULU – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring melontarkan kritik tajam terhadap PT Pertamina Patra Niaga terkait krisis kelangkaan BBM yang kembali menghantam Bengkulu dalam beberapa pekan terakhir. Ia menilai krisis ini seharusnya bisa dicegah jika Pertamina melakukan mitigasi sejak awal ketika pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai mulai terjadi.
“Kalau hari ini kelangkaan BBM disebut karena pendangkalan alur laut, seharusnya Pertamina Patra Niaga sudah mengantisipasi sejak awal. Bukan sekarang menyalahkan kondisi itu lalu mengaku merugi karena ongkos distribusi meningkat,” tegas Usin, Selasa(27/5/2025).
Ia menilai narasi kerugian yang dilontarkan ke publik justru menyakiti masyarakat yang kini menjadi korban utama. Menurutnya, fakta di lapangan menunjukkan usaha masyarakat terhambat, distribusi logistik terganggu, dan harga BBM eceran melambung.
“Yang rugi itu rakyat, bukan korporasi. Jangan dibalik logikanya. Pertamina adalah satu-satunya entitas yang diberi kekuasaan oleh negara melalui Perpres untuk menjamin ketersediaan BBM,” katanya.
Lebih lanjut, Usin menilai kelalaian Pertamina dalam manajemen distribusi BBM berpotensi dituntut secara hukum oleh masyarakat.
“Langkah hukum perdata hingga class action bisa diajukan masyarakat atau lembaga konsumen. Dasarnya kuat, Perpres 117/2021 sangat jelas mengatur soal distribusi dan tanggung jawab korporasi,” ujarnya.
Sebagai solusi jangka pendek dan konkret, Usin mengusulkan lima langkah cepat yang harus diambil Pertamina Patra Niaga untuk memulihkan krisis BBM di Bengkulu:
-
Tambahan Armada Distribusi BBM
Tingkatkan jumlah armada transportasi BBM penugasan hingga 200 persen. Jika sebelumnya hanya 100 unit, maka minimal 300 armada harus dikerahkan dalam situasi darurat. -
Konsinyasi dengan Agen Solar Industri
Pertamina dapat menggandeng agen-agen solar industri di bawah naungannya untuk mempercepat distribusi di titik-titik kritis. -
Diversifikasi Distribusi BBM Non-Subsidi ke Pertashop
BBM jenis Dexlite, Pertamax, hingga Turbo dialihkan sebagian ke Pertashop untuk mengurangi antrian di SPBU besar. -
Pembentukan Satgas Pengerukan & Pengawasan
Libatkan Forkopimda secara penuh dalam pembentukan satgas pengerukan alur laut dan pengawasan timeline distribusi. -
Pengawasan Ketat SPBU Subsidi
Lakukan audit terhadap SPBU yang menjual BBM subsidi. Hindari pembelian berulang dari oknum yang menimbun.
Menurut Usin, fokus utama bukan hanya pada penambahan kuota BBM untuk Bengkulu, tetapi kecepatan dan efektivitas distribusinya.
“Tambahan kuota sebanyak apapun tidak akan berguna jika distribusinya lambat. Jalan darat dari provinsi tetangga terlalu panjang dan padat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa krisis ini bukan hanya soal logistik, tapi soal keadilan sosial.
“Jangan sampai rakyat Bengkulu terus menanggung beban dari manajemen yang buruk. Negara harus hadir dan perusahaan harus bertanggung jawab,” tutup Usin. (**)
