Bengkulu Utara – Ketua Aliansi Kabupaten Bengkulu Utara Rozi H.R angkat bicara Terkait mundurnya Kadis Sosial Kabupaten Bengkulu Utara dari jabatannya dan berbagai persoalan lainya antara Pansus DPRD dan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID -19.
Ketua Aliansi LSM Bengkulu Utara Menduga mundurnya kadis Sosial Kabupaten Bengkulu Utara Ini terkait Faktor Data dan birokrasi dalam menghadapi penanganan COVID -19 di Bengkulu Utara.
“ Dimana dalam waktu dekat Pemerintah secara serentak akan menyalurkan bantuan untuk warga terdampak Covid-19, termasuk di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pemberian bantuan dijadwalkan Mei 2020, sudah sejauh manakah kesiapan Pemkab Bengkulu Utara dalam proses pemberian bantuan agar merata, tepat sasaran, dan transparan? “
“Pemerintah perlu punya data yang akurat soal warga mana saja yang terdampak Covid-19. Banyak kepala keluarga yang kehilangan sumber pencahariannya karena pandemi ini.”
“Kondisi di lapangan banyak masyarakat yang terdampak malah tidak terdata, dan itu pastinya berpotensi besar menjadi gonjang-ganjin” Lanjut Rozi
“ Disamping itu banyaknya pendataan yang dilakukan menunjukan bahwa pemerintah kabupaten Bengkulu Utara tidak memilik data yang falit, sehingga menimbulkan bebaragai persoalan baru ditengah pandemi corona ini, Kita lihat bagai mana kecewanya petani karet yang telah didata oleh dinas Perkebunan namun tidak dapat terealisasi karena kurangnya anggaran, Lantas bagai mana pemerintah daerah menentukan besarnya jumlah dana yang di refocusing , dari berbagai dinas yang ada” tandas Rozi
Rozi menduga bahwa mundurnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh faktor data dan birokrasi yang rumit serta tumpang tindih.
Diantaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa, BLT kabupaten, dan Bantuan Sosial (Bansos) dari dana DD serta bantuan lainya.
“Belum lagi dengan terbentuknya Pansus DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang mulai memperlihatkan sepak terjangnya dalam fungsi pengawasan, Terhadap anggaran dana penanganan COVID yang tergolong sangat besar ini. “
Banyaknya temuan dari tim Pansus tentu menambah persoalan baru ditengah menghadapi pandemi corona ini, Seperti pembelanjaan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang diamanatkan oleh PERMEN , lambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“ jika diperhatikan mengapa Pansus DPRD begitu getol melakukan pengawasan tehadap anggaran Tim Gugus Tugas ini? Atau dampak besarnya anggaran yang direfocusing di Lenbaga DPRD Kabupaten Bengkulu Utara ” ?
“Dan mengapa pula Pemda Bengkulu Utara merefocusing anggaran DPRD yang cukup fantastis, kenapa tidak merefocusing anggaran dana DAK”? ujar Rozi.
“Sementara masyarakat hanya butuh makan dan bertahan untuk hidup dalam menghadapi pandemi ini.“ Tutup Rozi. (*1)