Pansus DPRD Bengkulu Utara Vs Tim Gugus Tugas Covid-19, Petani Karet Meradang

Bengkulu Utara  – Ketua Aliansi Kabupaten Bengkulu Utara Rozi H.R  angkat bicara  Terkait  mundurnya Kadis Sosial Kabupaten Bengkulu Utara  dari jabatannya  dan berbagai persoalan  lainya  antara Pansus DPRD dan Tim Gugus Tugas Penanganan  COVID -19.

Ketua Aliansi  LSM Bengkulu Utara Menduga  mundurnya kadis Sosial  Kabupaten Bengkulu Utara Ini terkait Faktor Data dan birokrasi dalam menghadapi penanganan COVID -19 di Bengkulu Utara.

“ Dimana dalam waktu dekat  Pemerintah secara serentak akan menyalurkan bantuan untuk warga terdampak Covid-19, termasuk di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pemberian bantuan dijadwalkan Mei 2020, sudah sejauh manakah kesiapan Pemkab Bengkulu Utara dalam proses pemberian bantuan agar merata, tepat sasaran, dan transparan? “

“Pemerintah perlu punya data yang  akurat soal warga mana saja yang terdampak Covid-19. Banyak kepala keluarga yang kehilangan sumber pencahariannya karena pandemi ini.”

“Kondisi di lapangan banyak masyarakat yang terdampak malah tidak terdata, dan itu pastinya berpotensi besar menjadi gonjang-ganjin” Lanjut Rozi

“ Disamping itu banyaknya pendataan yang dilakukan  menunjukan bahwa pemerintah kabupaten Bengkulu Utara  tidak memilik data yang falit,  sehingga menimbulkan bebaragai persoalan baru ditengah pandemi corona ini,  Kita lihat bagai mana kecewanya petani karet yang telah didata  oleh dinas Perkebunan namun tidak dapat terealisasi karena kurangnya anggaran, Lantas bagai mana pemerintah daerah menentukan besarnya  jumlah dana yang di refocusing , dari berbagai dinas yang ada” tandas Rozi

Rozi menduga bahwa mundurnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh faktor data dan birokrasi yang rumit serta  tumpang tindih.

Diantaranya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa, BLT kabupaten, dan Bantuan Sosial (Bansos) dari dana DD serta bantuan  lainya.

“Belum lagi dengan terbentuknya Pansus DPRD  Kabupaten Bengkulu Utara  yang mulai memperlihatkan sepak terjangnya dalam fungsi pengawasan,  Terhadap  anggaran dana penanganan COVID  yang tergolong sangat besar ini. “

Banyaknya temuan dari tim  Pansus  tentu menambah persoalan baru ditengah menghadapi pandemi corona ini, Seperti pembelanjaan  yang tidak sesuai dengan peruntukan  yang diamanatkan oleh PERMEN , lambatnya penyaluran bantuan kepada masyarakat  terdampak.

“ jika diperhatikan mengapa Pansus DPRD begitu getol melakukan pengawasan tehadap anggaran Tim Gugus Tugas ini?  Atau dampak besarnya anggaran yang direfocusing di Lenbaga DPRD Kabupaten  Bengkulu Utara ” ?

“Dan mengapa pula  Pemda Bengkulu Utara  merefocusing anggaran DPRD  yang cukup fantastis,  kenapa tidak merefocusing anggaran dana DAK”? ujar Rozi.

“Sementara masyarakat hanya butuh makan dan bertahan untuk hidup dalam menghadapi pandemi ini.“ Tutup Rozi. (*1)