BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu kini mengambil langkah tegas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi “dikerahkan” menjadi garda terdepan dalam mendorong kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bengkulu.
Instruksi ini disampaikan langsung Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny PL Tobing, yang menekankan bahwa kontribusi PPPK sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota.
Ronny menyampaikan bahwa para PPPK tidak hanya bekerja di bidang tugasnya masing-masing, tetapi kini juga memegang peran strategis sebagai penggerak utama edukasi pajak di masyarakat.
“Kami berharap sinergitas dan kerendahan hati PPPK untuk membantu memantau dan mengajak warga kota kita taat bayar PBB,” ujar Ronny.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan, lampu penerangan, drainase, hingga pelayanan publik lainnya sangat bergantung pada optimalisasi PAD.
Dalam arahannya, Ronny juga menegaskan bahwa setiap ASN dan PPPK harus menjadi teladan. Salah satunya dengan memastikan PBB pribadi mereka dibayar tepat waktu.
Saat turun ke lapangan, PPPK diminta melakukan pendekatan persuasif, humanis, dan tidak memaksa. Edukasi dan ajakan baik dianggap lebih efektif untuk membangun kesadaran wajib pajak yang berkelanjutan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah membutuhkan strategi percepatan PAD. Oleh sebab itu, kolaborasi PPPK dianggap sebagai langkah paling realistis dan efektif.
Bapenda akan mendistribusikan data wajib pajak kepada seluruh PPPK, lengkap dengan sistem pemantauan digital berbasis website bernama “Si Babe”, sehingga progres bisa terus dipantau secara real time. (Red)
